Dalam kumpulan suratnya untuk putri sulungnya yang berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (1995), Pramoedya mengeluhkan kondisi kapal yang mengenaskan, kapal yang membawanya ke pengasingannya di Pulau Buru. Kapal itu reot bahkan nyaris rusak dan ini pertanda bahwa kapal itu terlihat sama sekali tak terpelihara.

Cerita Pramoedya adalah secarik kisah miris bahkan mungkin ironi. Ironi dari negeri bahari yang sama sekali tak punya rasa peduli dengan pemeliharaan kapal-kapalnya. Sungguh mengenaskan, negeri yang memiliki lautan yang membentang luas di hampir semua wilayahnya namun penduduknya miskin akan kesadaran maritim, miskin akan kesadaran eksistensi lautan. Cerita yang sama juga disampaikan oleh Pramoedya dalam Arus Balik bahwa pasca runtuhnya Malaka dan Majapahit, negeri yang dulu dikenal dengan imperium maritim ini mulai tak lagi mengurus armada-armada lautnya, banyak dari armada-armada itu terbengkalai bahkan tak lagi dikembangkan sebagai armada. Kerajaan-kerajaan yang ada mulai terpecah belah, wilayahnya mulai menyempit ke pedalaman dan tercerai berai hingga banyak dari kerajaan-kerajaan kecil itu tak lagi mengembangkan armadanya di wilayah laut. Tak ada lagi kapal-kapal besar sehebat kapal-kapal Majapahit yang menaklukan lautan Asia. Inilah awal pertanda kemunduran dari negeri bahari ini.

Namun kemunduran ini lebih terasa ketika kolonialisme Belanda mulai berkuasa di bumi pertiwi. Belanda berhasil menanamkan perspektif kontinental atas Nusantara di dalam benak masyarakat pribumi lewat kebijakan kolonial yang masif dan agresif. Belanda memang tidak pernah memandang laut di Nusantara sebagai sumber daya alam strategis. Pelayaran Hongi yang dilancarkan pada abad ke-17 justru bertujuan melakukan blokade laut untuk mencegah perdagangan gelap rempah-rempah antara pribumi penanam rempah dan pesaing-pesaing VOC, serta mengontrol perdagangan hasil bumi darat (cengkih). Lalu, dengan dikeluarkannya kebijakan tanam paksa pada 1830, aktivitas perdagangan dan ekonomi makin memusat ke daratan, terutama di bidang pertanian dan hortikultura. Sebagai dampaknya, industri perkapalan dan usaha perikanan tidak pernah mengalami kemajuan. Tak ada lagi kapal-kapal besar yang dibangun oleh kaum pribumi yang tidak hanya sanggup melayari selat-selat antarpulau tetapi juga samudra-samudra luar. Ditambah lagi dengan ditetapkannya Batavia sebagai pelabuhan utama dan pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda, yang menyebabkan matinya banyak pelabuhan-pelabuhan tradisional di sepanjang pantai-pantai Nusantara menjelang akhir abad ke-17.

Sehingga kekuasaan kolonial Belanda dapat dikatakan sebagai biang kerok dari marginalisasi aspek maritim secara sistematis dalam evolusi kesadaran kebangsaan. Terpinggirnya aspek maritim diperkuat kembali ketika Orde Baru berkuasa. Proyek pembangunan yang digencarkan Orde Baru dari mulai Repelita sampai Revolusi Hijau tak ada yang mengembangkan wilayah maritim sebagai aspek yang strategis. Ditambah orientasi pertahanan di era Orde Baru yang hanya mengembangkan pertahanan di wilayah darat seperti pembangunan satuan pertahanan dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai Babinsa semuanya berpusat di daratan. Sedangkan aspek maritim kembali terpinggirkan dari orientasi geopolitik nasional. Masalah ini mulai mengeras dengan adanya sentralitas Jakarta sebagai pusat administrasi kekuasaan. Dalam kaca mata seperti ini, laut-laut lenyap dari bayangan dan yang ada tinggalah seonggok daratan luas yang seolah tak teriris-iris oleh air. Aspek kemaritiman semakin kering bahkan terhapuskan dari perkembangan kesadaran kebangsaan dan wawasan nusantara.

Memori kepulauan absen dari kesadaran kita. Sehingga kita sebagai bangsa tak lagi dapat memandang diri kita sebagai bagian dari sebuah entitas kepulauan. Di tengah arus perdagangan dunia kita absen untuk bersaing dengan potensi lautan kita yang maha luas. Yang ada hanyalah kebingungan, mencoba mengais-ngais kesadaran kebaharian yang lama sudah dibenamkan. Persaingan dunia tetap berjalan sengit, kita justru seakan teriak histeris, terkejut bahkan gagap merasa kehilangan eksistensi kelautan kita. Wacana tentang kemaritiman mulai gaduh dilontarkan dan ramai dibicarakan. Namun di dalam benak sudah tak lagi ada kesadaran tentang eksistensi negeri bahari. Kesadaran kebangsaan yang tercipta pun hanya melahirkan rasa cinta tanah air yang mengering dan meranggas. Karena dimensi air yang dinamis dan mengalir bebas dilesapkan ke dalam dimensi tanah yang keras. Yang ada hanya apa yang disebut Soekarno dengan istilah “Nasionalisme yang sempit budi”, kesadaran kebangsaan yang hampa secara geopolitik dan perkembangan riwayat ekonomi dunia. Teriakannya bagaikan nasionalisme kesiangan yang dipenuhi dinding-dinding psikologis yang menghalangi pandangan mata untuk menatap ruang-ruang bangsa.

Dan memang, sejak duduk di sekolah dasar kita didogma dengan keyakinan bahwa kita adalah negara agraris. Padahal 70 persen wilayah negara kita terdiri dari lautan. Kolonialisme berhasil menanamkan perspektifnya di dalam benak masyarakat kita pada umumnya. Mereka berhasil meneguk untung atas itu semua. Dengan itu mereka bisa mengeruk keuntungan atas investasi hasil pertanian dan perkebunan tanaman-tanaman darat seperti cengkeh, pala, kopi, gula, kokain sampai sawit yang notebene sebagian besar modalnya berada di tangan mereka. Hal ini bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja, namun sebuah proyek pemutusan sejarah dari benak dan kesadaran masyarakat kita yang dijalankan secara sistematik bahkan ini layaknya sebuah proyek agar sebuah bangsa meninggalkan sejarahnya. Dengan terhapusnya kesadaran geospasial atau kesadaran akan ruang, bangsa ini seakan lumpuh untuk mengembangkan kekuatannya dan membangun kemajuan. Bangsa ini seakan-akan memang sudah tak lagi mampu bersaing, tak lagi mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan kata lain, dibuat tak berdaya mengahadapi berbagai tantangan di depan mata. Sehingga seolah-olah wajar untuk selalu bergantung, untuk selalu membutuhkan uluran tangan dari sang paman yang menjalankan proyek imperial.

Hal ini lebih dari sekedar proyek hegemoni, lebih dari sekedar hubungan yang dominatif antara Barat-Timur, antara Negara Maju-Berkembang, namun sebuah proyek sistematik untuk melumpuhkan kesadaran eksistensial sebuah bangsa. Dalam psikoanalisis Lacanian, proses ini disebut dengan proses Colony Complex yakni proses menjauhkan masyarakat pribumi dari eksistensi alam serta ruang dan waktunya melalui mekanisme alam bawah sadar. Sehingga ia berada di tengah kehancuran eksistensi dirinya. Namun ia justru mengalami “kenyamanan narsistik”. Tampak nyaman dan narsis ketika dunia berlomba menjadikan kita konsumen abadi modernitas. Maka wajar apabila di tengah persaingan global saat ini, solusi yang diambil oleh pejabat negeri ialah menjual kota, menggadaikan sumber daya alam untuk mengundang investor asing. Negara ini seakan mengalami “kutukan kolonial” yang bersifat alamiah yang akhirnya mengolonisasi kesadaran sosial secara laten. Hal ini membuat bangsa kita seakan tak mampu untuk merumuskan apa yang dinamakan dengan masa depan. Seolah-olah bangsa ini tak punya pilihan masa depan. Masa depan bangsa ini seakan hanya ada di tangan orang lain, seakan berada di luar jangkauan kita, seakan sama sekali di luar kesadaran kultural kita. Sehingga di tengah berdirinya republik yang merdeka ini, kenyataannya justru negara ini terasa hanya seperti dominion dari negara imperial.