Pada Maret lalu, masyarakat digegerkan dengan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berangan-angan membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Rancangannya megah betul, dengan gagasan bahwa perpustakan itu akan penuh dengan 600ribu buku berjubel di dalamnya. Bayangannya mungkin seperti sebuah gedung tinggi yang di dinding-dindingnya dilapisi rak, mirip perpustakaan-perpustakaan besar di Inggris. Menjadi sebuah cita-cita yang mulia sebetulnya. Namun apakah perpustakaan megah itu mendesak untuk dibangun?

Alih-alih menjadi sebuah niatan yang mulia, jika DPR yang mendalanginya, rencana perpustakaan terbesar ini terkesan berakhir sebagai dagelan semata. DPR sudah berkali-kali menggelar pertunjukkan yang lucu sekaligus menggemaskan dan selalu bikin kita semua tertawa miris. Tetapi kali ini, saya bahkan tidak mampu tertawa. Pembangunan perpustakaan ini tampak akan mubazir. Tidak berguna-berguna amat. Apalagi jika kita melihat dana yang diperlukan mencapai 570 Miliar. Sangat disesalkan bahwa DPR membangun perpustakaan dengan dana sebesar itu tetapi hanya dilakukan di satu lokasi. Mengapa harus membangun perpustakaan terbesar sekaligus terpusat sedangkan distribusi buku sendiri masih belum merata?

Distribusi buku ke berbagai wilayah di Indonesia hingga saat ini sendiri masih belum terdesentralisasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang geografis yang luas dan kompleks memang menjadi kendala dalam distribusi pembangunan. Jika kita melihat Jakarta, kita akan menyaksikan berbagai layanan kesehatan dan pendidikan yang semakin menjamur. Namun, ketika kita bergerak menuju wilayah-wilayah pinggiran Indonesia, bahkan mungkin kita tidak menemukan sekolah dan puskesmas kecil.

Terkesan sebagai semangat yang luar biasa, DPR seolah-olah membangun perpustakaan dengan niat mencerdaskan bangsa. Proyek perpustakaan besar ini kabarnya adalah bagian dari tujuh proyek DPR. Dalam hal ini, pembangunan perpustakaan senilai 570 miliar tersebut adalah pengganti perpustakaan lama di gedung parlemen yang artinya perpustakaan tersebut awalnya diperuntukkan oleh anggota DPR. Dilansir dari tempo.co, pembangunan perpustakaan baru yang dirancang megah tersebut penting karena merupakan bagian dari sistem pendukung bagi anggota DPR. Namun, ke depan, walaupun berlokasi di gedung DPR, perpustakaan ini direncanakan memiliki konsep nasional sehingga bisa diakses siapapun. Pembangunan ini sendiri telah disetujui di rapat paripurna sehingga sudah pasti akan segera terlaksana.

Namun dengan pembangunan yang terpusat (berada di gedung DPR), apakah perpustakaan yang digadang-gadang menjadi rumah literatur terbesari se-Asia Tenggara ini akan efektif? Bagaimana bisa – negara yang bahkan belum genap dalam tahap literasinya disodori kemegahan perpustakaan besar. Ini akan menjadi lebih baik jika perpustakaan-perpustakan itu dibangun di daerah-daerah terpencil. Lagipula besaran angka yang mencapai 570 miliar terkesan tidak masuk akal dan mengada-ada. Apalagi pembangunan perpustakaan ini pada dasarnya untuk mengganti perpustakaan lama di Gedung Parlemen.

Masih dilansir dari tempo.co, Fahri Hamzah sebagai salah satu pendukung dibangunnya perpustakaan ini menganggap bahwa rencana tersebut adalah hal yang positif. Menurutnya, pembangunan perpustakan tersebut bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk bangsa Indonesia. Jika pemerintah kemudian mengamini bahwa perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara tersebut adalah demi kepentingan bangsa, mungkin mereka perlu memikirkan ulang. Terutama dengan digeretnya besaran angka yang mencapai raturan miliar tersebut tentu masih membuat orang-orang bertanya tentang kebergunaan perpustakaan megah tersebut di masa depan. Apalagi, lokasinya di kompleks Gedung DPR.

Sekiranya, ketika berbicara mengenai buku dan perpustakaan, pemerintah seharusnya peka bahwa distribusi buku hingga kini masih sangat minim. Ditambah lagi dengan sedikitnya jumlah buku yang terbit setiap tahun dan masih absennya budaya membaca di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, perpustakaan – bagi beberapa daerah mungkin suatu hal yang asing. Persoalan literasi di Indonesia bukan sekadar ada atau tidak adanya perpustakaan yang megah yang digadang-digadang DPR dan disebut-sebut sebagai “kepentingan bangsa”.

Lebih dari itu, beberapa aspek yang semestinya menjadi perhatian pemerintah adalah budaya membaca yang masih sangat jauh dari harapan dan akses buku serta literatur yang dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagaimana perpustakaan megah ini tidak mubazir jika minat baca masyarakatnya saja rendah? Tidak perlu jauh-jauh ke masyarakat, beberapa teknokrat pun seperti tidak akrab dengan budaya membaca. Terbukti dengan adanya pembakaran buku-buku kiri yang terjadi tahun 2001 silam. Kini, buku-buku kiri pun ditentang karena dinilai mengancam. Padahal, belum tentu pemerintah telah membaca dan memahami secara keseluruhan buku-buku tersebut.

Berdasarkan penelitian UNESCO pada tahun 2011 tentang budaya membaca sendiri, Indonesia adalah negara yang memiliki minat baca paling rendah. Indek membaca hanya sampai pada skala 0,001. Artinya, dari seribu orang Indonesia, hanya satu saja di antara mereka yang membaca. Berdasarkan fakta ini, rasa-rasanya tugas DPR saat ini bukanlah membangun perpustakaan termegah di kompleks gedung DPR. Buat apa perpustakaan besar jika dan hanya jika dari 1000 orang anggota DPR, hanya satu di antara mereka yang mengunjungi perpustakaan secara rutin dan membaca buku setidaknya seminggu sekali. Sekalipun, pemerintah menggunakan dalih bahwa perpustakaan tersebut adalah kepentingan bangsa tetapi berapa banyak orang yang dapat mengakses perpustakaan tersebut? Secara geografis tentu angkanya juga akan kecil. Jika dari 1000 orang yang membaca hanya satu, dengan letak perpustakaan yang terpusat dan tidak terjangkau, berapa orang dari duaratus juta penduduk yang dapat mengaksesnya dan bisa membaca 600ribu koleksi buku di sana?

Daripada membangun perpustakaan megah, tugas DPR yang lebih hakiki dan mulia adalah menumbuhkan minat baca masyarakatnya. Daripada mengoleksi 600ribu buku di perpustakaan mereka, DPR lebih baik membantu masyarakatnya membangun perpustakaan-perpustaaan daerah. Daripada membuang-buang uang hingga ratusan miliar, DPR seharusnya membantu daerah-daerah terpencil agar dapat mengakses buku dengan lebih mudah.

Sementara itu, di berbagai sekolah-sekolah, anak-anak bahkan jarang menyentuh buku. Di belahan tempat lainnya di Indonesia, banyak orang yang kesulitan mencari buku penunjang pendidikan. Ketika orang-orang kemudian bermegah-megahan atas perpustakaan besar itu, daerah-daerah lain bahkan tidak memiliki perpustakaan daerah. Beberapa daerah mendapat belas kasihan dari para aktivis yang secara sukarela membangun perpustakaan komunitas yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Di tempat lainnya, orang-orang “miskin” minat baca dan buta akan akses informasi. Sementara itu, di tengah-tengah “kemiskinan” masyarakat terhadap literatur dan buku, di gedung DPR berdiri kokoh perpustakaan megah yang jarang dikunjungi. Di tengah kesedihan anak-anak yang tidak memiliki buku cerita, bangunan bernilai miliaran rupiah ini nantinya hanya akan jadi ruang-ruang kosong tak terawat dengan buku-bukunya yang berdebu.

Dan lagi-lagi, salah satu yang paling saya khawatirkan, ketika perpustakaan tersebut mulai melapuk dan bobrok, DPR akan berseru bahwa mereka butuh perpustakaan baru. Ah, cerita lama. Cerita lama yang terlalu sering direka hanya untuk mencari dalih. Kita belum membutuhkan perpustakaan megah jika minat baca masih minim. Perpustakaan megah versi DPR sama sekali tidak mendesak untuk dilakukan. Yang kita butuhkan adalah pembangunan perpustakaan yang merata di berbagai daerah-daerah – demi mewujudkan budaya membaca yang didamba.

Selamat Hari Buku Nasional!